Manajemensumber daya manusia, disingkat MSDM, adalahsuatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan...
Manajemen sumber daya manusia
Manajemensumber daya manusia, disingkat MSDM, adalahsuatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan danperanan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individusecara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehinggatercapai tujuan (goal)bersama perusahaan,karyawan dan masyarakat menjadimaksimal MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiapkaryawan adalah manusia – bukan mesin – dan bukan semata menjadisumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dll.
UnsurMSDM adalah manusia
Manajemensumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan,penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja,kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumberdaya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhisecara lansung sumber daya manusianya.
TujuanManajemen Sumber Daya Manusia
ManajemenSumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber dayamanusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untukmencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkanbagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan,mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah(kuantitas) dan tipe (kualitas) yang tepat.
Manajemensumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruanglingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapatmenunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telahditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemensumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resourcedepartment. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatuprosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atauperusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi danjabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya
Peran,Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Sumber Daya Manusia
Perencanaan
Melakukanpersiapan dan seleksi tenaga kerja (Preparation and selection)
Persiapan.Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusiadengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukanadalah dengan melakukan perkiraan/forecast akan pekerjaan yang lowong,jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikandalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhankaryawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktoreksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lainsebagainya.
Rekrutmen& Seleksi
- Rekrutmen tenaga kerja/Recruitment. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/job description dan juga spesifikasi pekerjaan/job specification.
- Seleksi tenaga kerja/Selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup/cv/curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja/interview dan proses seleksi lainnya.
Pelatihan,Pengembangan & Penilaian Prestasi
- Pengembangan dan evaluasi karyawan (Development and evaluation). Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi.
- Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai (Compensation and protection). Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Kompensasi atau imbalan yang diberikan bermacam-macam jenisnya yang telah diterangkan pada artikel lain pada situs organisasi.org ini.
Promosi,Pemindahan dan Pemisahan
- Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak dan kesempatan yang lebih besar. Demosi, kadang-kadang disebut transfer ke bawah, adalah sebuah jenis transfer meliputi pemotongan pembayaran, hak dan kesempatan.
- Pemisahan, disebut juga pemberhentian, bahkan sering disebut downsizing, adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Umumnya adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan perusahaan semakin serius.
- Terminasi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup.
- Pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri.
- Pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya di kenal dengan istilah pensiun.
Rujukan
- Handoko, T.H.(1987). Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia. Edisi ke-2. Yogyakarta:PBFE Universitas Gadjah Mada.
- Siagian, Sondang P. (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saydam, Gouzali, (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia : Suatu pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab), Cetakan kedua, Djambatan, Jakarta
- Hariandja, Marihot Tua Efendi, (2005), Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai, Cetakan ketiga, PT Grasindo, Jakarta.
Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Tingkatan manajer Piramida jumlah karyawan pada organisasi dengan struktur tradisional, berdasarkan tingkatannya. Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak). Berikut ini adalah tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas:
• Manejemen lini pertama (first-line management), dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (foreman).
• Manajemen tingkat menengah (middle management), mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.
• Manajemen puncak (top management), dikenal pula dengan istilah executive officer. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berubah, berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan dengan permintaan pekerjaan. Peran manajer Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Peran antarpribadi Merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung.
2. Peran informasional Meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara.
3. Peran pengambilan keputusan Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan manajer Gambar ini menunjukan keterampilan yang dibutuhkan manajer pada setiap tingkatannya. Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah:
1. Keterampilan konseptual (conceptional skill) Manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga meruipakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain (humanity skill) Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. 3. Keterampilan teknis (technical skill) Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi dan lain-lain. Selain tiga keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan dua keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu: Keterampilan manajemen waktu Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Griffin mengajukan contoh kasus Lew Frankfort dari Coach. Pada tahun 2004, sebagai manajer, Frankfort digaji $2.000.000 per tahun. Jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu dengan waktu cuti 2 minggu, maka gaji Frankfort setiap jamnya adalah $800 per jam—sekitar $13 per menit. Dari sana dapat kita lihat bahwa setiap menit yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer, tentu saja, memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfort. Namun demikian, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga, dan menyianyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan. 1. Keterampilan membuat keputusan Merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Etika manajerial Artikel utama untuk bagian ini adalah: Etika manajerial Etika manajerial adalah standar prilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada tiga kategori klasifikasi menurut Ricky W. Griffin: • Perilaku terhadap karyawan • Perilaku terhadap organisasi • Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya Etika Para Manajer Pengertian Etika Kepemimpinan yang baik dalam bisnis adalah kepemimpinan yang beretika. Etika yaitu ilmu normative penuntun manusia, yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang memberi perintah pandangan, Sedangkan Menurut Griffin Etika adalah keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian etika Manajerial adalah standar kelayakan pengelolaan organisasiyang memenuhi kriteria etika yang akan dijelaskan kemudian. Menurut data dari Gathering Analysis Pengumpulan Data (Griffin, 2002) mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan, apakah tindakan atau kegiatan yang dilakukan memenuhi 4 kriteria dalam etika yakni:
1. Manfaat : Apakah tindakan yang diambil oleh para manajer memberikan kepuasan atau manfaat bagi semua pihak.
2. Pemenuhan Hak : Apakah tindakan yang dilakukan menjamin terpenuhinya dan terpeliharanya hak-hak dari semua pihak?
3. Keadilan : Apakah tindakan yang diambil adil bagi semua pihak 4. Pemeliharaan : Apakah tindakan yang dilakukan konsisten dengan tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hal? 2Pandangan tentang Etika Ada empat sudut pandang mengenai etika bisnis, yakni: a. Pandangan Utilitarian keputusan-keputusan yang dibuat hanya berdasarkan hasil-hasilnya atau akibat-akibatnya. Di satu pihak, utilitarianisme mendorong efesiensi dan produktivitas dan sesuai dengan sasaran memaksimalkan laba. Namun di lain pihak, pandangan ini menyebabkan hak-hak sejumlahorang yang berkepentingan menjadi terabaikan. b. Pandangan Hak-Hak tentang Etika Pandangan ini perduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu, termasuk hak berbicara, hak terhadap kerahasiaan. Segi positif pandangan ini adalah bahwa sudut pandang ini melindungi kerahasiaan dan kebebasan individu-individu. Segi negatifnya adalah hambatan terhadap produktivitas dan efisiensiyang tinggi karena dapat menciptakan iklimkerja yang lebih memperhatikan perlindungan hak-hak individu daripada menyelesaikan pekerjaan. c. Pandangan Teori Keadilan tentang Etika Pandangan ini menuntut para manajer untuk menerapkan peraturan-peraturan secara adil dan tidak memihak. Segi positif pandangan iniadalah kepentingan-kepentingan pihak yang berkepentingan menjadi terlindungi. Segi negatifnya adalah karena haknya sudah terpenuhi, maka para karyawan cenderung akan menjadi enggan untuk berinovasi. d. Pandangan Teori Kontrak Sosial Terpadu Pandangan ini mengusulkan agar keputusan-keputusan yang diambil sebaiknya dibuat berdasarkan faktor-faktor empiris (apa yang ada) dan faktor-faktor yang normatif (apa yang seharusnya). Pandangan etika ini menyarankan para manajer harus melihat norma-norma yang ada di industri-industri dan perusahaan-perusahaan untuk menentukan apa yang merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang benar atau salah. Prinsip – prinsip dan Unsur etika bisnis Prinsip umum etika bisnis Secara umum, prinsip- prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan system nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Begitu Pula, prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh system nilai masyarakat kita. Prinsip – prinsip tersebut adalah:
a. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dankemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnyabaik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
b. Prinsip kejujuran. Bisnis tidak dapat bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Dan sesungguhnya para manajer sadar dan mengaku bahwa memang kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat.
c. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuaidengan criteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
d. Prinsip Saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
e. Prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Dalam bisnis, kebanyakan pertanyaan etika termasuk dalam salah satu atau beberapa dari empat kategori, yaitu :
b. Prinsip kejujuran. Bisnis tidak dapat bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Dan sesungguhnya para manajer sadar dan mengaku bahwa memang kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang, dalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat.
c. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuaidengan criteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
d. Prinsip Saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
e. Prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan. Dalam bisnis, kebanyakan pertanyaan etika termasuk dalam salah satu atau beberapa dari empat kategori, yaitu :
- Sosial ( Masyarakat ), masalah Apartheid di Afrika adalah salah satu pertanyaan tingkat sosial. Apakah benar secara etika mempunyai system sosial yang sekelompok orang.
- Pihak yang berkepentingan, jenis pertanyaan etika ini menyangkut pihak yang berkepentingan seperti pemasok, pelanggan, pemegang saham dan lain-lain. Disini mengajukan pertanyaan mengenai cara sebuah perusahaan seharusnya menangani kelompok eksternal yang terpengaruh oleh keputusanya, disamping bagaimana pihak yang berkepentingan seharusnya berhubungan dengan perusahaan.
- Kebijakan Internal, pertanyaan disini mengenai sifat hubungan perusahaan dengan para karyawannya. Kontrak perjanjian kerja yang seperti apa yang adil, apa yang menjadi kewajiban bersama dari manajer dan pekerjaan, apa hak yang dimiliki karyawan dan sebagainya.
- Inidvidual ( Pribadi ), disini kita mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana orang seharusnya saling memperlakukan di dalam sebuah organisasi. Apakah kita harus saling bersikap jujur apapun konsekuensinya, apa kewajiban yang kita punyai baik sebagai manusia maupun sebagai pekerja.
Lihat Sumbernya Di Sini
Etika Manajer
Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka...
Dalam pengelolaan sebuah organisasi, hal yang sangat perlu menjadi fokus perhatian adalah prinsip-prinsip yang harus dijadikan pola dasar sebuah organisasi, kehadirannya semakin menjadi sebuah kebutuhan kalau pelaksanaan kegiatan selalu ada tuntutan kerja secara kolektifitas.
Oleh karena prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan untuk terlaksananya program-program kegiatan (rencana kerja) dalam rangka tercapainya tujuan organisasi itu sendiri.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan bahwa prinsip adalah dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.[1]
Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Ibnu Syamsi bahwa prinsip organisasi adalah:
1. Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi harus didasarkan keahlian, sehingga pemegang jabatan mampu menjalankan tugas dengan baik.
2. Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan kebijaksanaan, peraturan dan prosedurnya.
3. Setiap pelaksanaan tugas pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan melalui mata rantai tingkat unit dalam organisasi.
4. Semua keputusan harus diambil secara formal dan tidak ada pertimbangan yang bersifat pribadi.
5. Hal-hal yang menyangkut bidang kepegawaian harus didasarkan pada sistem kecakapan (Merit Sistem).[2]
Pemahaman keperilakuan demikian dapat terwujud, menurut Sondang P. Siagian dengan mendalami lima belas prinsip organisasi, sebagaimana berikut ini, yakni:
1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.
2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi.
3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Kesatuan perintah.
6. Fungsionalisasi.
7. Deliniasi berbagai tugas.
8. Keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab.
9. Pembagian tugas.
10. Kesederhanaan struktur.
11. Pola dasar organisasi yang relatif permanen.
12. Adanya pola pendelegasian wewenang.
13. Rentang pengawasan.
14. Jaminan pekerjaan.
15. Keseimbangan antara jasa dan imbalan.[3]
Dari sejumlah prinsip-prinsip organisasi yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin lebih memperjelas dengan merujuk kepada pandangan beberapa ahli sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.
Menurut Ibnu Syamsi bahwa, tujuan harus terinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya, perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan pada tugas pokok.[4]
A.S. Wahyudi bahwa penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi terarah (tidak tersesat) akhirnya dapat melakukan efesiensi dalam pelaksanaannya.[5]
Oleh karena merupakan landasan dan arah setiap kegiatan organisasi. Tujuan merupakan landasan untuk menentukan kebijaksanaan organisasi, dalam membentuk struktur yang akan dicapai, tata kerja serta aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan. Perumusan tujuan harus jelas, menurut Djatmiko artinya bahwa tujuan ini harus dipahami dan diterima oleh semua pihak.[6]
2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi.
Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima.
Menurut Sodang P. Siagian, dinyatakan dengan cara lain, yakni Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan yang jelas dan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan yang jelas dan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima harus terjadi harmonisasi antara tujuan-tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi dengan tujuan organisasi bersangkutan. Oleh karena demikian, maka yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa tujuan organisasi harus menampung pula tujuan-tujuan pribadi dari setiap dan semua anggota organisasi sebagai keseluruhan.[7]
3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi.
Ada beberapa hal diterimanya tujuan organisasi menurut Widjaja yakni: Pertama, Mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi dari masing-masing mereka. Kedua, dapat memahami apa yang mereka harapkan dari organisasi. Ketiga, dapat menilai apakah tujuan organisasi itu selaras dengan tujuan pribadi mereka. Keempat, jika belum selaras, maka dapat meneruskan apakah mereka akan tingkatkan organisasi tersebut.[8]
4. Adanya kesatuan arah.
Untuk maksud tersebut, tujuan yang ingin dicapai perlu dinyatakan dengan jelas dan eksplisit karena apapun yang kemudian terjadi dalam organisasi dan kegiatan apapun yang diselenggarakan, harus berkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditentukan.[9]Oleh karena itu, adanya kejelasan tujuan yang akan dicapai sebuah organisasi, kemudian adanya pemahaman anggota-anggota dan kelompok dalam organisasi tersebut, akan mengikat individu dan kelompok-kelompok yang dimaksud, yang pada gilirannya akan mendorong adanya kesatuan arah.
5. Kesatuan perintah.
Menurut Ibnu Syamsi, bahwa setiap bawahan memang sebaiknya hanya mempunyai satu atasan yang boleh memerintah sekaligus wajib memberikan pengarahan. Kalau yang memerintah seorang bawahan, maka kemungkinan besar akan terjadi kebingungan, apalagi kalau perintahnya saling bertentangan. Kenyataannya ada juga satu bawahan yang mempunyai lebih dari satu atasan. Misalnya pucuk pimpinan yang bersifat kolegial, mempunyai seorang pesuruh. Dalam hal yang demikian itu, kalau memberikan perintah harus diatur sedemikian rupa hingga tidak saling bertentangan.[10]
6. Fungsionalisasi.
Bahwa dalam setiap organisasi terdapat satuan kerja tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas penyelesaian tugas-tugas tertentu pula. Penerapan prinsip ini sangat bermanfaat untuk berbagai kepentinagn seperti: a). mencegah timbulya tumpang tindih, b). mencegah timbulnya duplikasi. c). mempermudah pelaksanaan kordinasi antar satuan keja karena satuan kerja yang secara bertanggung jawab atas kegiatan tertentulah yang berperan sebagai koordinator, memperlancar jalannnya pengawasan.[11]
7.Deliniasi berbagai tugas.
Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah adanya perumusan yang jelas dari uraian tugas, bukan hanya dari satuan-satuan kerja yang terdapat dalam organisasi akan tetapi juga uraian tugas setiap anggota organisasi. Sarana kerja apa yang diperlukan dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya. Disamping keuntungan di atas, ada manfaat lain yang dapat dipetik, yang sifatnya psikologis. Yang dimaksud ialah bahwa para anggota organisasi diberi kesempatan untuk menggunakan daya inovasi dan kreativitasnya dalam pelaksanaan tugas yang sangat teknis sekalipun karena adanya kejelasan tentang apa yang diharapkan dari padanya.[12]
7. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
Wewenang merujuk pada hak-hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah yang harus ditaati. Organisasi memberikan kepada setiap posisi manajerial dalam struktur organisasi suatu tempat dalam rantai komando, dengan menganugrahi setiap manajer dengan kadar wewenang tertentu untuk memenuhi tanggung jawabnya.[13]
8. Pembangian tugas.
Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil guna dan berdaya-guna karena baik cara kerjanya.[14]
Pengalaman menunjukkan bahwa tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam dan oleh satu organisasi beranekaragam. Seperti terlihat dimuka, berbagai kegiatan itu dapat dikategorikan kepada dua jenis utama, yaitu kegiatan-kegiatan yang berupa tugas pokok dan kegitan-kegiatan penunjang. Kesemuanya itu diserahkan pelaksanaannya kepada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan beban kerja yang harus dipikul.[15]
9. Kesederhanaan struktur.
Sesungguhnya prinsip ini berkaitan erat dengan pemilihan tipe organisasi yang dipandang paling tepat digunakan sebagai wadah penyelenggaraan bebagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang perlu ditekankan sekarang ialah bahwa penstrukturan berbagai kegiatan organisional harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti:
a. Beban tugas yang diemban.
b. Tingkat kematangan teknis para tenaga pelaksana.
c. Jenis teknologi yang digunakan.
d. Sifat kegiatan yang perlu dilaksakan, apakah lebih bersifat rutin dan repetitif ataukah menuntut daya inofatif dan kreatif yang tinggi.
e. Kebijaksanaan pimpinan organisasi tentang pola pengambilan keputusan, apakah sentralistik atau desentralisrtik.
Yang jelas struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan dan usaha koordinasi dapat berjalan dengan lancar.[16]
10. Pola dasar organisasi yang relatif permanen.
Merupakan kenyataan bahwa organisasi selalu menghadapi berbagai jenis perubahan, baik karena faktor-faktor internal maupun karena factor-faktor eksternal. Berbagai factor itu dapat berakibat pada mekarnya organisasi. Misalnya karena otomasi atau robotisasi, berkurangnya kegiatan, pengurangan jumlah tenaga kerja, melemahnya kegiatan ekonomi, perubahan dibidang politik dan lain-lain sebagainya.[17]
11. Adanya pola pendelegasian wewenang.
Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat yang harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuwensi itu harus disertai pertanggung jawaban yang sepadam. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk menjalankan tugasnya, wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas/peralatan yang dibutuhkan. Atasan harus percaya sepenuhnya bahwa bawahan yang dilimpahi weweanng ia mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.[18]
12. Rentang pengawasan.
Merupakan hal yang sangat sukar dan bahkan tidak mungkin untuk menentukan secara oksiomatik jumlah orang yang dapat diawasi oleh seorang manejer secara efektif dalam melaksanakan semua jenis kegiatan disemua jenis organisasi. Yang jelas kemampuan seorang manejer melakukan pengawasan selalu terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan kemampuan itu dapat dinyatakan bahwa rentang pengawasan bersifat elastic. Artinya, jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer berbeda pada satu situasi ke situasi yang lain, dan dari satu organisasi ke organisasi yang lain.[19]
13. Jaminan pekerjaan
Para manajer diharapkan untuk tidak memperlakukan para bawahannya dengan semena-mena, misalnya melakukan pemutusan kerja tanpa dasar yang sangat kuat. Dengan perkataan lain, selama seorang melakukan tugasnya sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku dalam organisasi, ada jaminan bahwa seseorang tidak akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian baginya yang pada gilirannya memungkinkan akan memuaskan bebagai kebutuhannya terutama yang bersifat kebendaan dan social.[20]
14. Keseimbangan antara jasa dan imbalan.
Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar, pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian maka kepuasan kerja juga semakin-baik.[21]
Menurut Siagian, bahwa sistem imbalan yang mengandung prinsip keadilan yang dimaksud bahwa secara internal para pegawai yang melaksanakan tugas yang sejenis mendapat imbalan yang sama pula.[22]
Berdasarkan uraian yang telah diemukakan di atas dapat dipahami bahwa prinsip organisasi yang dimaksud adalah pola dasar sebagai acuan, baik berfikir berbuat, bertidak dalam pelaksanaan kegiatan secara kolektifitas, agar pegelolaan dan pencapaian tujun bisa efesien dan efektif serta produktif.
[1]Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonisia (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.701
[2]Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, (Cet.III; Jakarta: Renika Cipta, 1994), h.147
[3]Sondang P. Siagian,Fungsi-fungsi Manajerial, (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 94
[4]Ibnu Syamsi, 3. 3op. cit, h.15
[5]A.S. Wahyudi, Manajemen Strategi, Pengantar, Proses Berpikir Strategi (Cet. I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996) h. 38
[6]Yayat Hayati Djatmiko, Perilaku Organisasi (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2002), h.3
[7]Sondang P. Siagian, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Cet. XIV; Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 155
[8]A. W. Wijaya, Kelembagaan dan Organisasi (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 33
[9]S.P. Siagian, Manajemen Strategik (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1985), h.230
[10]Ibnu Syamsi, op. cit, h. 30
[11]Sondang P. Siagian,Fungsi-fungsi Manajerial, op. cit, h.99
[12]Ibid, h. 100
[13]M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 127
[14]Azhar Arsyad, Pokok-pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan eksikutif (Cet. I; Ujung pandang: 1996), h. 22
[15]Sondang P, Siagian Fungsi-fungsi Manajerial, op. cit, h. 101
[16]Ibid, h.102-103
[17]Ibid, 104
[18]Ibnu Syamsi, op. cit, h. 20
[19]S.P. Siagian, op. cit, h.106
[20]Ibid, 107
[21]Malayu.P.Hasibuan, manajemen Sumber daya manusia (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 117.
[22]S.P.Siagian, Manajemen Sumber daya manusia, (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.255
Oleh karena prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan untuk terlaksananya program-program kegiatan (rencana kerja) dalam rangka tercapainya tujuan organisasi itu sendiri.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan bahwa prinsip adalah dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.[1]
Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Ibnu Syamsi bahwa prinsip organisasi adalah:
1. Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi harus didasarkan keahlian, sehingga pemegang jabatan mampu menjalankan tugas dengan baik.
2. Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan kebijaksanaan, peraturan dan prosedurnya.
3. Setiap pelaksanaan tugas pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan melalui mata rantai tingkat unit dalam organisasi.
4. Semua keputusan harus diambil secara formal dan tidak ada pertimbangan yang bersifat pribadi.
5. Hal-hal yang menyangkut bidang kepegawaian harus didasarkan pada sistem kecakapan (Merit Sistem).[2]
Pemahaman keperilakuan demikian dapat terwujud, menurut Sondang P. Siagian dengan mendalami lima belas prinsip organisasi, sebagaimana berikut ini, yakni:
1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.
2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi.
3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Kesatuan perintah.
6. Fungsionalisasi.
7. Deliniasi berbagai tugas.
8. Keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab.
9. Pembagian tugas.
10. Kesederhanaan struktur.
11. Pola dasar organisasi yang relatif permanen.
12. Adanya pola pendelegasian wewenang.
13. Rentang pengawasan.
14. Jaminan pekerjaan.
15. Keseimbangan antara jasa dan imbalan.[3]
Dari sejumlah prinsip-prinsip organisasi yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin lebih memperjelas dengan merujuk kepada pandangan beberapa ahli sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai.
Menurut Ibnu Syamsi bahwa, tujuan harus terinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya, perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan pada tugas pokok.[4]
A.S. Wahyudi bahwa penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi terarah (tidak tersesat) akhirnya dapat melakukan efesiensi dalam pelaksanaannya.[5]
Oleh karena merupakan landasan dan arah setiap kegiatan organisasi. Tujuan merupakan landasan untuk menentukan kebijaksanaan organisasi, dalam membentuk struktur yang akan dicapai, tata kerja serta aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan. Perumusan tujuan harus jelas, menurut Djatmiko artinya bahwa tujuan ini harus dipahami dan diterima oleh semua pihak.[6]
2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi.
Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima.
Menurut Sodang P. Siagian, dinyatakan dengan cara lain, yakni Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan yang jelas dan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini adalah adanya tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam organisasi, berhubung karena tujuan yang jelas dan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan tujuan organisasi tersebut akan diterima harus terjadi harmonisasi antara tujuan-tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi dengan tujuan organisasi bersangkutan. Oleh karena demikian, maka yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa tujuan organisasi harus menampung pula tujuan-tujuan pribadi dari setiap dan semua anggota organisasi sebagai keseluruhan.[7]
3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi.
Ada beberapa hal diterimanya tujuan organisasi menurut Widjaja yakni: Pertama, Mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi dari masing-masing mereka. Kedua, dapat memahami apa yang mereka harapkan dari organisasi. Ketiga, dapat menilai apakah tujuan organisasi itu selaras dengan tujuan pribadi mereka. Keempat, jika belum selaras, maka dapat meneruskan apakah mereka akan tingkatkan organisasi tersebut.[8]
4. Adanya kesatuan arah.
Untuk maksud tersebut, tujuan yang ingin dicapai perlu dinyatakan dengan jelas dan eksplisit karena apapun yang kemudian terjadi dalam organisasi dan kegiatan apapun yang diselenggarakan, harus berkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditentukan.[9]Oleh karena itu, adanya kejelasan tujuan yang akan dicapai sebuah organisasi, kemudian adanya pemahaman anggota-anggota dan kelompok dalam organisasi tersebut, akan mengikat individu dan kelompok-kelompok yang dimaksud, yang pada gilirannya akan mendorong adanya kesatuan arah.
5. Kesatuan perintah.
Menurut Ibnu Syamsi, bahwa setiap bawahan memang sebaiknya hanya mempunyai satu atasan yang boleh memerintah sekaligus wajib memberikan pengarahan. Kalau yang memerintah seorang bawahan, maka kemungkinan besar akan terjadi kebingungan, apalagi kalau perintahnya saling bertentangan. Kenyataannya ada juga satu bawahan yang mempunyai lebih dari satu atasan. Misalnya pucuk pimpinan yang bersifat kolegial, mempunyai seorang pesuruh. Dalam hal yang demikian itu, kalau memberikan perintah harus diatur sedemikian rupa hingga tidak saling bertentangan.[10]
6. Fungsionalisasi.
Bahwa dalam setiap organisasi terdapat satuan kerja tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas penyelesaian tugas-tugas tertentu pula. Penerapan prinsip ini sangat bermanfaat untuk berbagai kepentinagn seperti: a). mencegah timbulya tumpang tindih, b). mencegah timbulnya duplikasi. c). mempermudah pelaksanaan kordinasi antar satuan keja karena satuan kerja yang secara bertanggung jawab atas kegiatan tertentulah yang berperan sebagai koordinator, memperlancar jalannnya pengawasan.[11]
7.Deliniasi berbagai tugas.
Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah adanya perumusan yang jelas dari uraian tugas, bukan hanya dari satuan-satuan kerja yang terdapat dalam organisasi akan tetapi juga uraian tugas setiap anggota organisasi. Sarana kerja apa yang diperlukan dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya. Disamping keuntungan di atas, ada manfaat lain yang dapat dipetik, yang sifatnya psikologis. Yang dimaksud ialah bahwa para anggota organisasi diberi kesempatan untuk menggunakan daya inovasi dan kreativitasnya dalam pelaksanaan tugas yang sangat teknis sekalipun karena adanya kejelasan tentang apa yang diharapkan dari padanya.[12]
7. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
Wewenang merujuk pada hak-hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah yang harus ditaati. Organisasi memberikan kepada setiap posisi manajerial dalam struktur organisasi suatu tempat dalam rantai komando, dengan menganugrahi setiap manajer dengan kadar wewenang tertentu untuk memenuhi tanggung jawabnya.[13]
8. Pembangian tugas.
Bila ada kejelasan tentang siapa mengerjakan apa, maka kelompok akan lebih berhasil guna dan berdaya-guna karena baik cara kerjanya.[14]
Pengalaman menunjukkan bahwa tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam dan oleh satu organisasi beranekaragam. Seperti terlihat dimuka, berbagai kegiatan itu dapat dikategorikan kepada dua jenis utama, yaitu kegiatan-kegiatan yang berupa tugas pokok dan kegitan-kegiatan penunjang. Kesemuanya itu diserahkan pelaksanaannya kepada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan beban kerja yang harus dipikul.[15]
9. Kesederhanaan struktur.
Sesungguhnya prinsip ini berkaitan erat dengan pemilihan tipe organisasi yang dipandang paling tepat digunakan sebagai wadah penyelenggaraan bebagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang perlu ditekankan sekarang ialah bahwa penstrukturan berbagai kegiatan organisional harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti:
a. Beban tugas yang diemban.
b. Tingkat kematangan teknis para tenaga pelaksana.
c. Jenis teknologi yang digunakan.
d. Sifat kegiatan yang perlu dilaksakan, apakah lebih bersifat rutin dan repetitif ataukah menuntut daya inofatif dan kreatif yang tinggi.
e. Kebijaksanaan pimpinan organisasi tentang pola pengambilan keputusan, apakah sentralistik atau desentralisrtik.
Yang jelas struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan dan usaha koordinasi dapat berjalan dengan lancar.[16]
10. Pola dasar organisasi yang relatif permanen.
Merupakan kenyataan bahwa organisasi selalu menghadapi berbagai jenis perubahan, baik karena faktor-faktor internal maupun karena factor-faktor eksternal. Berbagai factor itu dapat berakibat pada mekarnya organisasi. Misalnya karena otomasi atau robotisasi, berkurangnya kegiatan, pengurangan jumlah tenaga kerja, melemahnya kegiatan ekonomi, perubahan dibidang politik dan lain-lain sebagainya.[17]
11. Adanya pola pendelegasian wewenang.
Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat yang harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuwensi itu harus disertai pertanggung jawaban yang sepadam. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk menjalankan tugasnya, wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas/peralatan yang dibutuhkan. Atasan harus percaya sepenuhnya bahwa bawahan yang dilimpahi weweanng ia mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.[18]
12. Rentang pengawasan.
Merupakan hal yang sangat sukar dan bahkan tidak mungkin untuk menentukan secara oksiomatik jumlah orang yang dapat diawasi oleh seorang manejer secara efektif dalam melaksanakan semua jenis kegiatan disemua jenis organisasi. Yang jelas kemampuan seorang manejer melakukan pengawasan selalu terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan kemampuan itu dapat dinyatakan bahwa rentang pengawasan bersifat elastic. Artinya, jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer berbeda pada satu situasi ke situasi yang lain, dan dari satu organisasi ke organisasi yang lain.[19]
13. Jaminan pekerjaan
Para manajer diharapkan untuk tidak memperlakukan para bawahannya dengan semena-mena, misalnya melakukan pemutusan kerja tanpa dasar yang sangat kuat. Dengan perkataan lain, selama seorang melakukan tugasnya sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku dalam organisasi, ada jaminan bahwa seseorang tidak akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian baginya yang pada gilirannya memungkinkan akan memuaskan bebagai kebutuhannya terutama yang bersifat kebendaan dan social.[20]
14. Keseimbangan antara jasa dan imbalan.
Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar, pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian maka kepuasan kerja juga semakin-baik.[21]
Menurut Siagian, bahwa sistem imbalan yang mengandung prinsip keadilan yang dimaksud bahwa secara internal para pegawai yang melaksanakan tugas yang sejenis mendapat imbalan yang sama pula.[22]
Berdasarkan uraian yang telah diemukakan di atas dapat dipahami bahwa prinsip organisasi yang dimaksud adalah pola dasar sebagai acuan, baik berfikir berbuat, bertidak dalam pelaksanaan kegiatan secara kolektifitas, agar pegelolaan dan pencapaian tujun bisa efesien dan efektif serta produktif.
[1]Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonisia (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.701
[2]Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, (Cet.III; Jakarta: Renika Cipta, 1994), h.147
[3]Sondang P. Siagian,Fungsi-fungsi Manajerial, (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 94
[4]Ibnu Syamsi, 3. 3op. cit, h.15
[5]A.S. Wahyudi, Manajemen Strategi, Pengantar, Proses Berpikir Strategi (Cet. I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996) h. 38
[6]Yayat Hayati Djatmiko, Perilaku Organisasi (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2002), h.3
[7]Sondang P. Siagian, Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi (Cet. XIV; Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 155
[8]A. W. Wijaya, Kelembagaan dan Organisasi (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 33
[9]S.P. Siagian, Manajemen Strategik (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1985), h.230
[10]Ibnu Syamsi, op. cit, h. 30
[11]Sondang P. Siagian,Fungsi-fungsi Manajerial, op. cit, h.99
[12]Ibid, h. 100
[13]M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 127
[14]Azhar Arsyad, Pokok-pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis bagi Pimpinan dan eksikutif (Cet. I; Ujung pandang: 1996), h. 22
[15]Sondang P, Siagian Fungsi-fungsi Manajerial, op. cit, h. 101
[16]Ibid, h.102-103
[17]Ibid, 104
[18]Ibnu Syamsi, op. cit, h. 20
[19]S.P. Siagian, op. cit, h.106
[20]Ibid, 107
[21]Malayu.P.Hasibuan, manajemen Sumber daya manusia (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 117.
[22]S.P.Siagian, Manajemen Sumber daya manusia, (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.255
Prinsip-Prinsip Organisasi.
Dalam pengelolaan sebuah organisasi, hal yang sangat perlu menjadi fokus perhatian adalah prinsip-prinsip...
1. Pengertian Organisasi.
Istilah organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa yunani berarti alat. Adapun pendapat para ahli yakni, Jamaes D. Monney, bahwa orgnisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Paul preston dan Thomas Zimmemer mengemukakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang tersusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.[1]
Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal tercermin pada hubungan kelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang disebut bawahan.[2]
Menurut Sutarto bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk tujuan-tujuan tertentu.[3] Demikian halnya Hadari Nawawi bahwa organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bearsama.[4]
Sementara S.P. Siagian memandang bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua sudut yaitu oraganisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses.[5]
Organisasi sebagai wadah adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah telatif statis.[6] Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.[7]
Sebagai proses oleh karena selalu bargerak menuju tercapainya tujuan organisasi, sebagai proses dinamis karena harus mangadakan pembagian tugas kepada anggotanya juga harus membagikan tanggungjawab, wewenang dan mengadakan hubungan, baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mencari keberhasilan organisasi.[8] Atau dinamis karena organisasi seabagi suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.[9]
Dari berbagai pandangan sebagaimana disimpulkan oleh Sutarto bahwa sesungguhnya tidak berbeda di mana organisasi sebagai kumpulan orang tidak lain organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai wadah berarti:
1. Organisasi merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukkan setiap organisasi.
2. Organisasi merupakan susunan hirarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab.
3. Organisasi merupakan alat yang berstruktur permanent yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan perubahan), sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Sedangkan organisasi sebagai proses pembagian kerja dan sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial, tidak lain adalah organisasi sebagai proses yang lebih bermakna sebagai aktivitas pengorganisasian (organizing).[10]
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama, interaksi setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi dan interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama.
2. Pengertian Manajemen
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management yang berarti tata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Kata management dari kata kerja to manage yang sinonimnya antara lain to hand berarti mengurus, to control berarti memeriksa, to guide berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.[11]
Para ahli manajemen sepakat bahwa pengertian manajemen berpangkal dari istilah bahasa latin Manag “managerial” terdiri dari dua penggalan kata yakni “manus” yang berarti tangan dan “agree” yang berarti melakukan atau melaksanakan.[12]
Dari segi istilah, banyak rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu manajemen. Rumusannya berbeda-beda, hal ini didasarkan pada sudut pandang dan latar belakang pengetahuan yang berbeda, walaupun pada hakekatnya pengertiannya adalah sama.
Menurut Simamora, bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.[13]Buchari Zainun, bahwa manajemen dalam konsep populernya berarti suatu upaya atau proses upaya seorang pimpinan dengan satu kewenangan tertentu untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan yang sudah dikuasai pimpinan itu, terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya.[14]Demikian halnya Hasibuan, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[15]
Pernyataan lain dikemukakan oleh Wahjosumidjo, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[16]Susilo Martoyo, bahwa pada hakekatnya manajemen adalah suatu kerja sama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efisien, dan efektif.[17]
Menurut Manullang, bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yakni: Pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas. Dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.[18]Manajemen sebagai proses, G.R.Terry memandang bahwa kegiatan atau fungsi-fungsi dasar dari manajemen membentuk suatu proses yang disebut proses manajemen yang bersifat operasional.[19]Sedangkan manajemen sebagai suatu kolektivitas, menurut S.P. Siagian bahwa kelompok manajerial dan kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing secara konseptual dan teoritikal dapat dipisahkan, akan tetapi secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[20] Sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu menurut G.R. Terry, bahwa seni manajemen menuntut suatu kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu manajemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi, jika salah satu meningkat, maka yang lain harus meningkat pula, diperlukan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut.[21]
Setelah mengemukakan berbagai definisi tentang manajemen, maka dikemukakan komponen-komponen yang menjadi landasan ilmu manajemen itu sendiri. Secara garis besar terdapat tujuh komponen dasar yang melandasi ilmu manajemen yakni:
1) Manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai.
2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
3) Manajemen merupakan proses yang sistimatik, terkoordinasi, komperatif dan integrasi dalam pemanfaatan ilmu-ilmu manajemen.
4) Manajemen dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih dalam melakukan kerja sama pada suatu organisasi.
5) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi planning, organizing, staffing directing, Controlling, dan
7) Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan.[22]
Sunindia dan Ninik Widianti, bahwa seorang yang bekerja dalam arti modern sudah harus mulai dengan merumuskan terlebih dahulu secara obyektif tujuan kerja yang hendak dicapai, melakukan planning yakni memperkirakan dan menentukan jalan yang akan dilintasi, memperhitungkan serta menentukan secara kualitatif dan kuantitatif uang, sarana, bahan, teknologi, ruang, tenaga penggerak dan waktu.[23]
Dengan demikian, menurut Admosudirdjo bahwa orang yang tidak bisa bekerja (dalam arti modern) juga tidak akan bisa manajemen.[24]
Berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
3. Pengertian Dakwah
Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata: Da’a-Yad’u-Da’watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak menjamu.[25]
Dakwah secara etimologi tersebut dapat ditemukan dalam Q.S Ali Imran (3) :
104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[26]; merekalah orang-orang yang beruntung
H.S.M. Nasaruddin Latif mendefinisikan dakwah sebagai: setiap usaha atau aktifitas dengan lisan atau tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt, sesuai dengan garis-garis aqidah dan syari;at akhlak Islamiya.[27]
H.M Arifin, mengemukakan bahwa, dakwah ialah suatu kegiatan ajakan , baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap. Penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sebagai massage yang disampaikan kepadanya tanpa unsur-unsur paksaan.[28]
H.H. Qurais h Shihab, menyatakan bahwa, dakwah adalah seruanatau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.[29]
Menurut Asmuni Syukur, bahwa istilah dakwah dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni istilah dakwah yang persifat pembinaan dan istilah dakwah yang bersifat pembangunan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu hal yang telah adfa sebeluimnya. Sedangkan pengembangan berarti suatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan sesuatu hal yang belum ada.[30]
Asep Muhiddin mengemukakan beberapa macam rumusan oleh para ahli dengan penekanannya masing-masing, sehingga akan lebih muda memberikan pehaman, diantaranya sebagai beriku:
1. Definisi dakwah yang menekankan proses pemberian motivasi untuk melakukan pesan dakwah (ajaran Islam). Tokoh penggagasnya adalah Syeh Ali Mahfudz. Mengungkapkan bahwa dakwah dalah “menodorong manusia pada kebaikan dan petunjuk, memerintahkan perbuatan yang diketahui kebenarannya, melarang perbuatan yang merusak individu dan orang banyak agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”
2. Definisi dakwah (ajaran Islam) dengan mempertimbangkan penggunaan metode, media, dan pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi mad’u (khalayak dakwah). Penggagasnya adalah Ahmad Ghalwusy. Dia mengemukakan, dakwah dapat didefenisikan sebagai berikut: “menyempaikan pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan berbagai kondisi para penerima pesan dakwah (khalayak dakwah.
3. Definisi dakwah yang menekankan pengorganisasian dan pemberdayaan sumber daya manusia (khalayak dakwah) dalam melakukan berbagai petunjuk ajaran Islam (pesan dakwah), menegakkan norma sosial budaya (ma’ruf), dan membebaskan kehidupan manusia dari berbagai penyakit sosial (munkar). Definisi ini antara lain diungkapkan oleh Sayyid Mutawakkil yang dikemukakan Ali Ibn Shalih Al-Mursyid sebagai berikut: “mengorganisasikan kehidupan manusia dalam menjalankan kebaikan, menunjukkannya ke jalan yang benar dengan menegakkan norma sosial budaya dan menghindarkannya dari penyakit sosial.
4. Definisi dakwah yang menekankan sistem dalam menjelaskan kebenaran, kebaikan, petunjuk ajaran, menganalisis tantangan problema kebatilan dengan berbagai pendekatan, metode, dan media agar mad’u (sasaran dakwah) mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Defenisi macam ini dikemukakan oleh Al-Mursyid sebagai berikut “sistem dalam menegakkan penjelasan kebenaran, kebaikan, petunjuk ajaran, memerintahkan perbuatan ma’ruf mengungkapkan media-media kebatilan dan metode-metodenya dengan macam-macam pendekatan dan metode serta media dakwah”.
5. Definisi dakwah yang menekankan urgensi pengalaman aspek pesan dakwah (ajaran Islam) sebagai tatanan hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifa-Nya di muka bumi. Definisi dakwah seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya dakwah adalah penyampaian pesan Islam berupa:
a. Mengimani Allah;
b. Mengimani segala ajaran yang dibawa oleh semua utusan Allah, dengan membenarkannya dan menaati segala yang diperintahkan;
c. Menegakkan pengikraran syahdatain;
d. Menegakkan shalat;
e. Mengeluarkan zakat;
f. Melaksanakan shaum bulan ramadhan;
g. Menunaikan ibadah haji;
h. Mengimani malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, kebangkitan setelah wafat, kepastian baik-buruk yang datang dari Allah;
i. Menyerukan agar hamba Allah hanya beribadah kepada-Nya seakan-akan melihat-Nya.
6. Definisi dakwah yang menekankan pada profesionalisme dakwah. Dalam pengertian, dakwah dipandang sebagai kegiatan yang memrlukan keahlian, sedangkan keahlian memerlukan penguasaan pengetahuan. Dengan demikian da’i-nya adalah ulama dan sarjana yang memiliki kualitas dan persyaratan akademik dan empirik dalam melaksanakan kewajiban dakwah. Definisi ini diajukan oleh zakaria sebagai berikut: “Aktifitas para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam dalam memberi pengajaran kepada orang banyak (khalayak dakwah) hal-hal yang berkenaan dengan urusan-urusan agama dan kehidupannya, sesuai dengan realitas dan kemampuannya.[31]
Berbagai defenisi tentang dakwah sebagaimana yang telah dikemukakan, kelihatannya beraneka ragam (ada kesamaan dan perbedaan) meskipun demikian, apabila dibandingkan satu sama lain, maka dapat dipahami sebagai berikut:
1. Sesungguhya dakwah adalah proses dan aktivitas yang terselenggara atas kesadaran, kesengajaan dan terencana.
2. Aktivitas tersebut dilaksanakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah swt, memperbaiki situasi ke arah yang lebih baik (sifatnya pembinaan dan pengembangan)
3. Proses usaha/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang mendapat ridha dari Allah swt.
Apa yang menjadi tujuan dakwah, hanya akan terwujud apabila seluruh peruses kegiatan terselenggara secara terencana teratur. Dengan demikian, Munir dan Wahyu Ilahi, bahwa inti dari manajemen dakwah adalah sebuah pengaturan secara sistematis dan kordinatif dalam kegiatan suatu aktivitas yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.[32]
Setelah mengemukakan gambaran tentang organisasi, manajemen dan dakwah, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa antara organisasi, manajemen dan dakwah itu sendiri. masing masing merupakan suatu proses kegiatan bersama dan terencana, serta mempunyai cita-cita dan tujuan.
Organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan, dan interaksinya diarahkan untuk tujuan bersama. Manajemen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan mengarahkan pada pola kerja yang terpadu, efektif dan efesien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara dakwah adalah suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana untuk membangun situasi kearah yang lebih baik, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhai oleh Allah Swt. Untuk maksud tersebut, kegiatan dakwah harus diarahkan pada pola dan proses kerja sama terpadu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen dakwah adalah pelaksanaan dakwah yang diatur secara sistematis, dengan arah pola kerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan dakwah.
[1]Yayat Hayati Djatmiko, Perilaku Organisasi (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2002), h.3
[2]Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 82
[3]Sutarto, Dasar-dasar Organisasi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 36
[4]Hafari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 27
[5]Sondang P. Siagian, Peranan Staf dalam Manajemen (Cet. VI; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h. 10
[6]A. W. Wijaya, Kelembagaan dan Organisasi (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 33
[7]Ibnu Syamsi, Pkok-pokok Organisasi dan Manajemen (Cet.III; Jakarta: Renika Ccipta, 1994), h.13)
[8]Dydet Hardjono, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian (Ed.I, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h.6
[9]Ibnu Syamsi, op. cit h. 13
[10]Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi (Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 123
[11]Echols, Jhon M dan Hassan Shadily. 1993. Kamus Inggris Indonesia. (Cet.xix; Jakarta: Gramedia, 1993), h.56
[12]Jawahir Tantowi,. Unsur-Unsur Manajemen Menurut Al-Qur’an. (Cet.1; Jakarta: Pustaka Al Hasan, 1983) h. 9
[13]Hendri Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-2. Yogyakarta: STIE YPKN, 1993 h,3
[14]Buchari Zainun, Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.2004 h.11
[15]Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2002 h,2
[16]Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahaannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001 h 69
[17]Martoyo, Susilo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke-4 Yogyakarta. BPFE. 2000 h 7
[18]Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Gadjah Mada University Press.2005, h. 3
[19]George. R. Terry, Guide to Management, diterjemahkan oleh J. Smith D.E.M. dengan judul Prinsip-Prinsip Manajemen (Cet V, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.12
[20]Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001, h.2
[21] G.R. Terry, op, cit h. 10
[22]Hasibuan, op.cit, h.3
[23]Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti.. Penerapan Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pembangunan. Jakarta: Bina Aksara.1998, h.7
[24]Admosudirdjo, S Prajudi. 1982. Administrasi dan Manejemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982, h.124
[25]Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1997), h. 127
[26]Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.
[27]HSM. Nasaruddin Latif, Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah (Jakarta: Firma Dara, tt), h. 11
[28]H.M Arifin, Psikolog Dakwa, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 6.
[29]H.M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Cet.IX;Bandung: Mizan, 1995), h.194
[30]Asmuni Syukur, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: AlIhlas, 1983) h.20.
[31]Asep Muhiddin, Dakwah Dalam Perspektif Al-Quur’an (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.33-34
[32]M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 36-37.
Istilah organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa yunani berarti alat. Adapun pendapat para ahli yakni, Jamaes D. Monney, bahwa orgnisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Paul preston dan Thomas Zimmemer mengemukakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang tersusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.[1]
Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal tercermin pada hubungan kelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang disebut bawahan.[2]
Menurut Sutarto bahwa organisasi adalah sistem yang saling berpengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk tujuan-tujuan tertentu.[3] Demikian halnya Hadari Nawawi bahwa organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bearsama.[4]
Sementara S.P. Siagian memandang bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua sudut yaitu oraganisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses.[5]
Organisasi sebagai wadah adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah telatif statis.[6] Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.[7]
Sebagai proses oleh karena selalu bargerak menuju tercapainya tujuan organisasi, sebagai proses dinamis karena harus mangadakan pembagian tugas kepada anggotanya juga harus membagikan tanggungjawab, wewenang dan mengadakan hubungan, baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mencari keberhasilan organisasi.[8] Atau dinamis karena organisasi seabagi suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.[9]
Dari berbagai pandangan sebagaimana disimpulkan oleh Sutarto bahwa sesungguhnya tidak berbeda di mana organisasi sebagai kumpulan orang tidak lain organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai wadah berarti:
1. Organisasi merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukkan setiap organisasi.
2. Organisasi merupakan susunan hirarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab.
3. Organisasi merupakan alat yang berstruktur permanent yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan perubahan), sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan. Sedangkan organisasi sebagai proses pembagian kerja dan sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial, tidak lain adalah organisasi sebagai proses yang lebih bermakna sebagai aktivitas pengorganisasian (organizing).[10]
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama, interaksi setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi dan interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama.
2. Pengertian Manajemen
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management yang berarti tata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Kata management dari kata kerja to manage yang sinonimnya antara lain to hand berarti mengurus, to control berarti memeriksa, to guide berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.[11]
Para ahli manajemen sepakat bahwa pengertian manajemen berpangkal dari istilah bahasa latin Manag “managerial” terdiri dari dua penggalan kata yakni “manus” yang berarti tangan dan “agree” yang berarti melakukan atau melaksanakan.[12]
Dari segi istilah, banyak rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu manajemen. Rumusannya berbeda-beda, hal ini didasarkan pada sudut pandang dan latar belakang pengetahuan yang berbeda, walaupun pada hakekatnya pengertiannya adalah sama.
Menurut Simamora, bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.[13]Buchari Zainun, bahwa manajemen dalam konsep populernya berarti suatu upaya atau proses upaya seorang pimpinan dengan satu kewenangan tertentu untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan yang sudah dikuasai pimpinan itu, terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya.[14]Demikian halnya Hasibuan, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[15]
Pernyataan lain dikemukakan oleh Wahjosumidjo, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[16]Susilo Martoyo, bahwa pada hakekatnya manajemen adalah suatu kerja sama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efisien, dan efektif.[17]
Menurut Manullang, bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yakni: Pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas. Dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.[18]Manajemen sebagai proses, G.R.Terry memandang bahwa kegiatan atau fungsi-fungsi dasar dari manajemen membentuk suatu proses yang disebut proses manajemen yang bersifat operasional.[19]Sedangkan manajemen sebagai suatu kolektivitas, menurut S.P. Siagian bahwa kelompok manajerial dan kelompok pelaksana, mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing secara konseptual dan teoritikal dapat dipisahkan, akan tetapi secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[20] Sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu menurut G.R. Terry, bahwa seni manajemen menuntut suatu kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu manajemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi, jika salah satu meningkat, maka yang lain harus meningkat pula, diperlukan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut.[21]
Setelah mengemukakan berbagai definisi tentang manajemen, maka dikemukakan komponen-komponen yang menjadi landasan ilmu manajemen itu sendiri. Secara garis besar terdapat tujuh komponen dasar yang melandasi ilmu manajemen yakni:
1) Manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai.
2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
3) Manajemen merupakan proses yang sistimatik, terkoordinasi, komperatif dan integrasi dalam pemanfaatan ilmu-ilmu manajemen.
4) Manajemen dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih dalam melakukan kerja sama pada suatu organisasi.
5) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi planning, organizing, staffing directing, Controlling, dan
7) Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan.[22]
Sunindia dan Ninik Widianti, bahwa seorang yang bekerja dalam arti modern sudah harus mulai dengan merumuskan terlebih dahulu secara obyektif tujuan kerja yang hendak dicapai, melakukan planning yakni memperkirakan dan menentukan jalan yang akan dilintasi, memperhitungkan serta menentukan secara kualitatif dan kuantitatif uang, sarana, bahan, teknologi, ruang, tenaga penggerak dan waktu.[23]
Dengan demikian, menurut Admosudirdjo bahwa orang yang tidak bisa bekerja (dalam arti modern) juga tidak akan bisa manajemen.[24]
Berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
3. Pengertian Dakwah
Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata: Da’a-Yad’u-Da’watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak menjamu.[25]
Dakwah secara etimologi tersebut dapat ditemukan dalam Q.S Ali Imran (3) :
104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[26]; merekalah orang-orang yang beruntung
H.S.M. Nasaruddin Latif mendefinisikan dakwah sebagai: setiap usaha atau aktifitas dengan lisan atau tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt, sesuai dengan garis-garis aqidah dan syari;at akhlak Islamiya.[27]
H.M Arifin, mengemukakan bahwa, dakwah ialah suatu kegiatan ajakan , baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap. Penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sebagai massage yang disampaikan kepadanya tanpa unsur-unsur paksaan.[28]
H.H. Qurais h Shihab, menyatakan bahwa, dakwah adalah seruanatau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.[29]
Menurut Asmuni Syukur, bahwa istilah dakwah dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni istilah dakwah yang persifat pembinaan dan istilah dakwah yang bersifat pembangunan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu hal yang telah adfa sebeluimnya. Sedangkan pengembangan berarti suatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan sesuatu hal yang belum ada.[30]
Asep Muhiddin mengemukakan beberapa macam rumusan oleh para ahli dengan penekanannya masing-masing, sehingga akan lebih muda memberikan pehaman, diantaranya sebagai beriku:
1. Definisi dakwah yang menekankan proses pemberian motivasi untuk melakukan pesan dakwah (ajaran Islam). Tokoh penggagasnya adalah Syeh Ali Mahfudz. Mengungkapkan bahwa dakwah dalah “menodorong manusia pada kebaikan dan petunjuk, memerintahkan perbuatan yang diketahui kebenarannya, melarang perbuatan yang merusak individu dan orang banyak agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”
2. Definisi dakwah (ajaran Islam) dengan mempertimbangkan penggunaan metode, media, dan pesan yang sesuai dengan situasi dan kondisi mad’u (khalayak dakwah). Penggagasnya adalah Ahmad Ghalwusy. Dia mengemukakan, dakwah dapat didefenisikan sebagai berikut: “menyempaikan pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan berbagai kondisi para penerima pesan dakwah (khalayak dakwah.
3. Definisi dakwah yang menekankan pengorganisasian dan pemberdayaan sumber daya manusia (khalayak dakwah) dalam melakukan berbagai petunjuk ajaran Islam (pesan dakwah), menegakkan norma sosial budaya (ma’ruf), dan membebaskan kehidupan manusia dari berbagai penyakit sosial (munkar). Definisi ini antara lain diungkapkan oleh Sayyid Mutawakkil yang dikemukakan Ali Ibn Shalih Al-Mursyid sebagai berikut: “mengorganisasikan kehidupan manusia dalam menjalankan kebaikan, menunjukkannya ke jalan yang benar dengan menegakkan norma sosial budaya dan menghindarkannya dari penyakit sosial.
4. Definisi dakwah yang menekankan sistem dalam menjelaskan kebenaran, kebaikan, petunjuk ajaran, menganalisis tantangan problema kebatilan dengan berbagai pendekatan, metode, dan media agar mad’u (sasaran dakwah) mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Defenisi macam ini dikemukakan oleh Al-Mursyid sebagai berikut “sistem dalam menegakkan penjelasan kebenaran, kebaikan, petunjuk ajaran, memerintahkan perbuatan ma’ruf mengungkapkan media-media kebatilan dan metode-metodenya dengan macam-macam pendekatan dan metode serta media dakwah”.
5. Definisi dakwah yang menekankan urgensi pengalaman aspek pesan dakwah (ajaran Islam) sebagai tatanan hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifa-Nya di muka bumi. Definisi dakwah seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya dakwah adalah penyampaian pesan Islam berupa:
a. Mengimani Allah;
b. Mengimani segala ajaran yang dibawa oleh semua utusan Allah, dengan membenarkannya dan menaati segala yang diperintahkan;
c. Menegakkan pengikraran syahdatain;
d. Menegakkan shalat;
e. Mengeluarkan zakat;
f. Melaksanakan shaum bulan ramadhan;
g. Menunaikan ibadah haji;
h. Mengimani malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, kebangkitan setelah wafat, kepastian baik-buruk yang datang dari Allah;
i. Menyerukan agar hamba Allah hanya beribadah kepada-Nya seakan-akan melihat-Nya.
6. Definisi dakwah yang menekankan pada profesionalisme dakwah. Dalam pengertian, dakwah dipandang sebagai kegiatan yang memrlukan keahlian, sedangkan keahlian memerlukan penguasaan pengetahuan. Dengan demikian da’i-nya adalah ulama dan sarjana yang memiliki kualitas dan persyaratan akademik dan empirik dalam melaksanakan kewajiban dakwah. Definisi ini diajukan oleh zakaria sebagai berikut: “Aktifitas para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam dalam memberi pengajaran kepada orang banyak (khalayak dakwah) hal-hal yang berkenaan dengan urusan-urusan agama dan kehidupannya, sesuai dengan realitas dan kemampuannya.[31]
Berbagai defenisi tentang dakwah sebagaimana yang telah dikemukakan, kelihatannya beraneka ragam (ada kesamaan dan perbedaan) meskipun demikian, apabila dibandingkan satu sama lain, maka dapat dipahami sebagai berikut:
1. Sesungguhya dakwah adalah proses dan aktivitas yang terselenggara atas kesadaran, kesengajaan dan terencana.
2. Aktivitas tersebut dilaksanakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah swt, memperbaiki situasi ke arah yang lebih baik (sifatnya pembinaan dan pengembangan)
3. Proses usaha/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang mendapat ridha dari Allah swt.
Apa yang menjadi tujuan dakwah, hanya akan terwujud apabila seluruh peruses kegiatan terselenggara secara terencana teratur. Dengan demikian, Munir dan Wahyu Ilahi, bahwa inti dari manajemen dakwah adalah sebuah pengaturan secara sistematis dan kordinatif dalam kegiatan suatu aktivitas yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.[32]
Setelah mengemukakan gambaran tentang organisasi, manajemen dan dakwah, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa antara organisasi, manajemen dan dakwah itu sendiri. masing masing merupakan suatu proses kegiatan bersama dan terencana, serta mempunyai cita-cita dan tujuan.
Organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan, dan interaksinya diarahkan untuk tujuan bersama. Manajemen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan mengarahkan pada pola kerja yang terpadu, efektif dan efesien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara dakwah adalah suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana untuk membangun situasi kearah yang lebih baik, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhai oleh Allah Swt. Untuk maksud tersebut, kegiatan dakwah harus diarahkan pada pola dan proses kerja sama terpadu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen dakwah adalah pelaksanaan dakwah yang diatur secara sistematis, dengan arah pola kerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan dakwah.
[1]Yayat Hayati Djatmiko, Perilaku Organisasi (Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2002), h.3
[2]Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 82
[3]Sutarto, Dasar-dasar Organisasi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 36
[4]Hafari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 27
[5]Sondang P. Siagian, Peranan Staf dalam Manajemen (Cet. VI; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h. 10
[6]A. W. Wijaya, Kelembagaan dan Organisasi (Cet. I; Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 33
[7]Ibnu Syamsi, Pkok-pokok Organisasi dan Manajemen (Cet.III; Jakarta: Renika Ccipta, 1994), h.13)
[8]Dydet Hardjono, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian (Ed.I, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h.6
[9]Ibnu Syamsi, op. cit h. 13
[10]Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi (Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 123
[11]Echols, Jhon M dan Hassan Shadily. 1993. Kamus Inggris Indonesia. (Cet.xix; Jakarta: Gramedia, 1993), h.56
[12]Jawahir Tantowi,. Unsur-Unsur Manajemen Menurut Al-Qur’an. (Cet.1; Jakarta: Pustaka Al Hasan, 1983) h. 9
[13]Hendri Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-2. Yogyakarta: STIE YPKN, 1993 h,3
[14]Buchari Zainun, Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.2004 h.11
[15]Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2002 h,2
[16]Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahaannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001 h 69
[17]Martoyo, Susilo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke-4 Yogyakarta. BPFE. 2000 h 7
[18]Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Gadjah Mada University Press.2005, h. 3
[19]George. R. Terry, Guide to Management, diterjemahkan oleh J. Smith D.E.M. dengan judul Prinsip-Prinsip Manajemen (Cet V, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.12
[20]Sondang P.Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001, h.2
[21] G.R. Terry, op, cit h. 10
[22]Hasibuan, op.cit, h.3
[23]Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti.. Penerapan Manajemen dan Kepemimpinan Dalam Pembangunan. Jakarta: Bina Aksara.1998, h.7
[24]Admosudirdjo, S Prajudi. 1982. Administrasi dan Manejemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982, h.124
[25]Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1997), h. 127
[26]Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.
[27]HSM. Nasaruddin Latif, Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah (Jakarta: Firma Dara, tt), h. 11
[28]H.M Arifin, Psikolog Dakwa, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 6.
[29]H.M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Cet.IX;Bandung: Mizan, 1995), h.194
[30]Asmuni Syukur, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: AlIhlas, 1983) h.20.
[31]Asep Muhiddin, Dakwah Dalam Perspektif Al-Quur’an (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.33-34
[32]M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 36-37.
Pengertian Organisasi dan Manajemen Dakwah
1. Pengertian Organisasi.Istilah organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa yunani...
Subscribe to:
Posts (Atom)